Artikel & Berita.

Pendahuluan: Menepis Keresahan di Setiap Pergantian Kekuasaan

Bagi para pendidik, setiap pergantian kepemimpinan nasional sering kali diiringi keresahan yang sama: fenomena “ganti menteri, ganti kurikulum”. Pasca-reformasi saja, panggung pendidikan kita telah menyaksikan pergantian kurikulum sebanyak enam kali, sebuah siklus yang melahirkan kelelahan dan skeptisisme di kalangan garda terdepan pendidikan. Pertanyaan pun kembali mengemuka: apakah siklus ini akan terulang lagi pasca-2024? Akankah kita kembali beradaptasi dari nol?

Namun, analisis mendalam terhadap sinyal-sinyal kebijakan awal justru mengindikasikan adanya pergeseran strategis: dari siklus “rombak total” menjadi paradigma “penyempurnaan ekosistem”. Arah baru ini tidak lagi mengejar warisan dalam bentuk nama kurikulum baru, melainkan dalam bentuk penguatan fundamental pada manusianya. Mari kita telusuri analisis ini untuk memahami fajar baru pendidikan Indonesia yang patut disambut dengan optimisme terukur.

——————————————————————————–

1. Membedah “Penyakit Lama”: Mengapa Ganti Kurikulum Sering Gagal Meningkatkan Mutu?

Untuk memahami mengapa optimisme kali ini beralasan, penting untuk memvalidasi keresahan para guru dengan melihat kembali mengapa siklus gonta-ganti kurikulum di masa lalu sering kali tidak efektif.

Jejak Sejarah Gonta-Ganti Kurikulum di Indonesia

Sejarah pendidikan modern Indonesia adalah narasi tentang transformasi kurikulum yang nyaris tanpa jeda. Pasca-reformasi, kita diperkenalkan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada 2004, yang tak lama berselang digantikan oleh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 2006. Kemudian, lahir Kurikulum 2013 (K-13) yang implementasinya sempat dihentikan dan direvisi karena dianggap tergesa-gesa. Terakhir, sebagai respons atas pandemi, Kurikulum Merdeka diluncurkan pada 2022. Siklus ini menciptakan beban implementasi dan disrupsi pedagogis yang berulang bagi guru, di mana setiap menteri seolah ingin meninggalkan “legacy” berupa kurikulum baru.

Dampak Nyata di Lapangan: Kebingungan Guru dan Stagnasi Prestasi

Pergantian kurikulum yang terlalu cepat dan sering kali bersifat politis telah meninggalkan dampak nyata di ruang kelas. Alih-alih meningkatkan mutu, siklus ini justru menimbulkan kebingungan dan beban adaptasi yang berat. Seperti yang disoroti oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, dampak di lapangan sangat nyata:

“Faktor kurikulum yang gonta-ganti ini, membingungkan banyak dari sisi murid dan guru karena adaptasi dengan banyak hal baru.”

Keresahan ini diperkuat oleh data prestasi yang stagnan. Skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia pada tahun 2022 masih berada di peringkat ke-66 dari 81 negara. Fakta ini menunjukkan bahwa perubahan yang hanya bersifat administratif—mengganti nama, struktur, dan dokumen—sering kali gagal menyentuh akar masalah pendidikan. Sejarah seolah mengajarkan bahwa mengganti mesin penggerak pendidikan (guru dan sistem pendukungnya) jauh lebih efektif daripada sekadar mengecat ulang badan mobilnya (nama kurikulum).

2. Kurikulum Merdeka: Fondasi Kokoh yang Sayang untuk Dirombak

Berbeda dengan perubahan-perubahan sebelumnya, Kurikulum Merdeka dibangun di atas fondasi yang kuat dan lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Menggantinya secara total berarti membuang sebuah fondasi yang sudah terbukti relevan dan efektif.

Lahir dari Kebutuhan: Mengatasi Krisis dan “Obesitas” Kurikulum

Kurikulum Merdeka bukan sekadar ide baru, melainkan respons strategis terhadap dua masalah besar: learning loss akibat pandemi COVID-19 dan kurikulum sebelumnya (K-13) yang dianggap terlalu padat atau mengalami “obesitas”. Kurikulum yang terlalu padat memaksa pembelajaran menjadi dangkal dan terburu-buru, yang secara langsung berkontribusi pada rendahnya kemampuan siswa dalam soal-soal bernalar tingkat tinggi seperti yang diukur oleh PISA. Laporan dari INOVASI menunjukkan bahwa Kurikulum Darurat—versi sederhana dari K-13 yang menjadi cikal bakal Kurikulum Merdeka—terbukti lebih efektif dalam mitigasi kehilangan pembelajaran, terutama bagi kelompok siswa yang rentan.

Tiga Kekuatan Utama Kurikulum Merdeka

Berdasarkan laporan INOVASI, Kurikulum Merdeka memiliki setidaknya tiga keunggulan fundamental yang membuatnya layak untuk dilanjutkan dan diperkuat:

1. Fokus pada Materi Esensial: Kurikulum ini secara sadar mengurangi kepadatan materi. Tujuannya sederhana namun krusial: agar guru dan siswa memiliki waktu yang cukup untuk belajar lebih mendalam dan tuntas, bukan sekadar mengejar target cakupan materi.
2. Fleksibilitas dan Otonomi Guru: Salah satu terobosan terbesarnya adalah memberikan keleluasaan bagi guru untuk “mengajar pada level yang tepat” (teaching at the right level). Guru diberdayakan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan unik setiap siswa, meninggalkan pendekatan “satu ukuran untuk semua”.
3. Penguatan Karakter Holistik: Melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), Kurikulum Merdeka memastikan pendidikan tidak hanya berhenti pada teori. Siswa diajak untuk menerapkan pengetahuannya dalam konteks dunia nyata, mengasah keterampilan abad ke-21, dan membangun karakter yang kuat secara holistik.

Tantangan di Ruang Kelas: Realitas Implementasi

Tentu saja, implementasi Kurikulum Merdeka tidak berjalan tanpa tantangan. Sebuah studi kasus di SMK Negeri 3 Kayuagung menemukan adanya faktor penghambat internal, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru. Secara spesifik, studi tersebut menyimpulkan bahwa “kurangnya motivasi guru pada saat mengajar menjadikan peserta didik kurang tertarik pada saat pembelajaran.” Hubungan kausal ini menunjukkan bahwa motivasi dan kompetensi guru adalah variabel kunci yang menentukan keberhasilan kurikulum di kelas.

Temuan ini menggarisbawahi sebuah kebenaran fundamental: kurikulum terbaik sekalipun akan gagal tanpa ekosistem pendukung yang kuat, terutama pada manusianya. Hal inilah yang tampaknya menjadi fokus utama dalam arah kebijakan pemerintahan yang baru.

3. Sinyal Awal Pemerintahan Baru: Melanjutkan Fondasi, Memperkuat Manusia

Analisis kami terhadap dokumen visi-misi dan program kerja pemerintahan baru memberikan sinyal kuat bahwa fokus ke depan adalah keberlanjutan dan penguatan, bukan disrupsi atau perombakan total.

Komitmen pada Keberlanjutan, Bukan Disrupsi

Dalam dokumen Visi-Misi Prabowo-Gibran, narasi keberlanjutan sangat kental. Frasa kunci seperti “membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo” dan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” secara eksplisit menunjukkan semangat untuk melanjutkan program yang sudah berjalan. Sinyal ini dapat diinterpretasikan sebagai komitmen pada keberlanjutan, di mana fondasi Kurikulum Merdeka yang sudah diletakkan akan tetap dipertahankan dan diperkuat.

Fokus pada Guru dan SDM Unggul

Jika kita menelaah lebih dalam Asta Cita ke-4 dan Program Hasil Terbaik Cepat, terlihat jelas bahwa prioritas utama pemerintahan baru adalah pada manusianya—guru dan siswa—bukan pada struktur kurikulum. Hubungan antara masalah yang teridentifikasi di lapangan dengan fokus kebijakan baru dapat diringkas dalam tabel berikut:

Akar Masalah Teridentifikasi (dari Bagian 1 & 2)	Fokus Kebijakan Prabowo-Gibran (Asta Cita & Program Cepat)
Beban adaptasi & kebingungan guru akibat ganti kurikulum.	Meningkatkan kesejahteraan & menaikkan gaji ASN, terutama guru.
Tantangan motivasi, pengetahuan, dan keterampilan guru.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, dan teknologi.
Stagnasi prestasi siswa & rendahnya skor PISA.	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten & merenovasi sekolah.
Kesenjangan kualitas & akses pendidikan.	Memberikan beasiswa bagi putra-putri guru untuk pendidikan S1 hingga S3 (Program Kerja Asta Cita 4, poin 29).

Fokus yang begitu kuat pada peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan infrastruktur, dan penguatan SDM mengindikasikan bahwa pemerintah memahami betul di mana letak masalah sesungguhnya. Perbaikan tidak lagi di permukaan, tetapi menyentuh mesin penggerak pendidikan itu sendiri.

4. Prediksi Arah Pendidikan 2025: Era Penyempurnaan, Bukan Perombakan Total

Dengan fondasi Kurikulum Merdeka yang kokoh dan sinyal keberlanjutan dari pemerintah, kita dapat memprediksi bahwa arah kebijakan pendidikan ke depan akan berfokus pada tiga area penyempurnaan utama.

Fokus #1: Menyederhanakan Administrasi, Memanusiakan Guru

Keluhan terbesar para guru selama ini adalah beban administrasi yang berlebihan. Pemerintah baru tampaknya mendengar jeritan ini. Salah satu langkah pertama yang diprediksi akan diambil adalah menyederhanakan beban administrasi guru secara signifikan. Rencana penyederhanaan Pengelolaan Kinerja di Platform Merdeka Mengajar (PMM) mulai tahun 2025 adalah langkah konkret pertama. Selain itu, rencana untuk mengekuivalensikan tugas tambahan guru—seperti menjadi wali kelas—dengan kewajiban mengajar 24 jam akan menjadi angin segar. Ini adalah jawaban nyata untuk mengembalikan fokus utama guru pada esensi profesinya: mengajar dan mendidik.

Fokus #2: Memperkuat “Jiwa” Kurikulum dengan Karakter dan Cinta

Alih-alih mengganti Kurikulum Merdeka, pemerintahan baru diprediksi akan melakukan “penyuntikan ruh” atau memperkuat jiwa dari kurikulum tersebut. Pendekatan ini merupakan respons atas kegagalan reformasi masa lalu yang hanya menyentuh aspek struktural tanpa mengubah budaya kelas, yang tercermin dalam masih maraknya isu perundungan dan intoleransi. Dua inisiatif baru menjadi contoh nyata dari pendekatan ini:

• Tujuh Kebiasaan Sahabat Adilnya: Program pendidikan karakter baru ini, yang mencakup kegiatan seperti “Program Pagi Ceria” dan “Jeda Ceria,” bukanlah program yang berdiri sendiri. Ini adalah penguatan dan kontekstualisasi dari Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang sudah ada, membuatnya lebih implementatif dan menggembirakan di tingkat sekolah.
• Kurikulum Berbasis Cinta di Madrasah: Inisiatif dari Kementerian Agama ini adalah contoh sempurna dari penyempurnaan. Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) secara eksplisit dinyatakan bukanlah kurikulum baru yang terpisah, melainkan “jiwa” yang menaungi kurikulum nasional. Dengan lima topik utamanya (Panca Cinta), KBC bertujuan memperdalam nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan spiritualitas untuk mengatasi fenomena dehumanisasi, yang sangat sejalan dengan semangat Profil Pelajar Pancasila.

Fokus #3: Akselerasi Kompetensi Abad 21 dan Perluasan Akses

Penyempurnaan Kurikulum Merdeka juga akan dilakukan dengan mengakselerasi relevansinya terhadap tantangan masa depan dan memperluas jangkauannya. Beberapa program yang menunjukkan arah ini adalah:

• Pelatihan masif untuk 211.844 guru dalam bidang literasi digital, coding, dan kecerdasan artifisial (AI) untuk memastikan guru siap mendidik generasi yang akan hidup di era digital.
• Peluncuran Program Wajib Belajar 13 Tahun mulai 2026, yang akan memperluas cakupan Program Indonesia Pintar (PIP) hingga jenjang Taman Kanak-kanak (TK).

Langkah-langkah ini menunjukkan sebuah strategi yang cerdas: membuat fondasi Kurikulum Merdeka semakin kokoh dengan memastikan para pelaksananya (guru) memiliki kompetensi masa depan dan memastikan akses pendidikan berkualitas terbuka bagi semua anak sejak usia dini.

Kesimpulan: Menyambut Fajar Baru Pendidikan Indonesia

Analisis di atas membawa kita pada sebuah kesimpulan yang melegakan. Fenomena usang “ganti menteri, ganti kurikulum” tampaknya akan bertransformasi menjadi “ganti menteri, sempurnakan ekosistem“. Arah kebijakan baru tidak merombak fondasi Kurikulum Merdeka. Sebaliknya, ia memperbaikinya dari akar rumput.

Ini menandai pergeseran paradigma: dari kebijakan yang terobsesi dengan “dokumen” kurikulum, menjadi kebijakan yang berfokus pada “manusia” dan “budaya” di dalam ekosistem pendidikan. Pemerintah baru tampaknya telah belajar dari sejarah bahwa mengganti mesinnya (guru dan sistem pendukung) jauh lebih efektif daripada sekadar mengecat ulang badan mobilnya (nama kurikulum). Ini adalah sebuah “legacy” baru yang jauh lebih substantif dan sebuah fajar baru bagi pendidikan Indonesia yang layak kita sambut dengan energi serta harapan baru.

Panggilan Aksi (Call-to-Action) untuk Para Pendidik

Sinyal positif dan komitmen dari pemerintah ini adalah sebuah momentum berharga. Kini, bola ada di tangan kita, para pendidik di garda terdepan. Kita tidak bisa lagi hanya menjadi objek kebijakan yang pasif; sudah saatnya kita menjadi subjek perubahan yang aktif. Pemerintah mulai menyederhanakan administrasi dan membenahi mesinnya. Kini, giliran kita—para pendidik—untuk mengisi ruang kemerdekaan yang telah dibuka oleh Kurikulum Merdeka. Dengan lebih sedikit beban birokrasi, bagaimana kita akan memanfaatkan fleksibilitas “mengajar pada level yang tepat”? Dengan penguatan karakter sebagai fokus nasional, inovasi P5 seperti apa yang akan lahir dari ruang kelas Anda?

Apa langkah konkret pertama yang akan Anda lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan penuh cinta di kelas Anda?